Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah pola pendataan. Pola yang digunakan selama ini mencakup seluruh warga yang ada di Jakarta. Padahal tidak semua warga memiliki KTP DKI.

Di Jakarta itu banyak yang tidak punya KTP DKI, apa lagi yang ada di daerah kumuh

"Di Jakarta itu banyak yang tidak punya KTP DKI, apa lagi yang ada di daerah kumuh," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7).

Menurut Basuki, jika hanya warga ber-KTP DKI saja yang didata, penduduk miskin jumlahnya akan berbeda. Pada bulan Maret 2016 penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat sebesar 384,30 ribu orang atau 3,75 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama yakni Maret 2015 Sebanyak 398,92 ribu orang atau 3,93 persen.

"Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," tandasnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yakni dengan memberikan subsidi diberba gai bidang. Seperti transportasi, pendidikan, perumahan, serta lainnya.